MJP Sorot Pemprov Sulut, Indeks Demokrasi Tinggi tapi Penanganan Konflik Sosial Rendah

oleh -92 Dilihat
Melky Jakhin Pangemanan (MJP)

Manado, Voxsulut. Com –
Penanganan konflik sosial di Sulut yang tidak pernah mencapai 10 besar, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) sorot pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

Sorotan tersebut dilontarkan MJP saat DPRD Provinsi Sulawesi Utara membahas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, Senin (11/3), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

MJP yang saat itu sebagai anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulut menyampaikan, tentang data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkaitan hasil evaluasi pelaporan aksi terpadu penanganan konflik sosial tahun 2021. Ditegaskannya, ketika ditarik lima tahun sebelumnya, Sulut tidak pernah masuk di angka 10 besar dalam hal penanganan konflik sosial, pencegahan dan upaya preventif.

Padahal indeks demokrasi di Sulut itu tinggi. Bagi MJP, ini menggambarkan sesuatu yang tidak seimbang antara keduanya. Padahal seharusnya sinkron. “Ini poin indikator yang sangat penting yang disampaikan Presiden di berbagai kesempatan. Ini harus jadi catatan kritis Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut karena jangan sampai timpang. Kita (Sulut, red) hasil indeks demokrasi tinggi. Kita masuk 5 besar, kemarin kalau tidak salah masuk 3 besar. Pertama DKI Jakarta secara berturut-turut. Aksi terpadu penanganan konflik sosial itu pertama Jawa Timur. Itu ada indikator variabel yang diukur,” ungkap MJP, khususnya kepada Badan Kesbangpol Provinsi Sulut.

Baca juga  DPRD dan Pemprov Sulut Sepakati KUA PPAS APBD tahun 2023

Menurutnya, Pemprov Sulut harus mengetahui hal tersebut. Jangan penghargaan begitu banyak ke pemerintah, ternyata di satu sisi terdegradasi. Ini baginya, hal teknis tapi sangat substantif guna meningkatkan kinerja dari unsur penyelenggara pemerintahan. “Beberapa indikator ini kalau kita lihat, kita tarik dari tahun 2016 ini trennya terus menurun. 2020 dia naik sampai 2021. Indikatornya ada banyak sehingga dia turun. Itu ada kebebasan orang menyampaikan pendapat, ruang informasi organisasi masyarakat, LSM dan NGO yang perlu diberikan ruang, didukung juga keberpihakkan politik anggaran,” ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini

“Ini jadi catatan Pemprov Sulut, kebebasan perlu diberikan tapi ruang ini perlu dikontrol disimpangkan dengan bagaimana pemberian anggaran bagi ormas (organisasi masyarakat) yang ada. Kalau parpol (partai politik) sudah ada kewajiban aturan konstitusi tinggal melihat angkanya dan perhitungan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita,” sambung wakil rakyat daerah pemilihan Minut-Bitung ini.

Baca juga  Runtuwene Disodorkan Aspirasi Terkait PETI Hingga Jalan Penghubung Minsel Mitra oleh Masyarakat Mopolo

Baginya, capaian ini harus diperhatikan. Hal itu karena perbedaan antara indeks demokrasi yang naik sementara penanganan konflik sosial turun. “Indeks demokrasi kita trennya terus naik sementara penanganan konflik sosial tidak pernah sampai 10 besar. Tentu ini sesuatu yang perlu dipertanyakan, ini harusnya sinkron. Tapi saya yakin pak kaban (kepala badan Kesbangpol, red) bisa menangani hal ini,” kuncinya. (FalenJaksen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.