Jakarta, VoxSulut.com – Komite II DPD RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (LHK RI) di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (7/6).
Rapat dipimpin Ketua Komite II DPD RI Yorrys Rewayai didampingi Wakil Ketua Hasan Basri, SE, MH dan langsung dihadiri Menteri LHK Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, MSc serta dihadiri para anggota baik secara fisik maupun virtual.
Dalam Raker tersebut, Senator SBANL Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara Ir. Stefanus BAN Liow, MAP, mengusulkan berbagai program dan kegiatan strategis.
Menurut Senator SBANL perlu adanya program hutan sosial di kawasan hutan, seperti Hutan Lindung Gunung Tampusu dan sejumlah lokasi kawasan hutan lainnya.
“Masih banyak potensi wisata di kawasan hutan lindung yang belum dikembangkan, padahal hal tersebut dapat mendorong terciptanya lapangan kerja serta pendapatan bagi negara, daerah dan masyarakat dari sektor wisata jasa lingkungan, serta membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk turut menjaga kawasan hutan sekaligus mengelola potensi wisata dikawasan tersebut,” ucap SBANL.
Lebih lanjut, mantan Penatua P/KB Sinode GMIM itu mengusulkan adanya pemanfaatan alam sebagai kawasan wisata.
“Bisa menjadi kawasan wisata alam seperti mangrove (hutan bakau) dan program sehonisasi (enaunisasi), selain memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat dalam pembuatan nila (saguer), gula merah dan produksi lainnya,” tutur Penatua P/KB Wilayah Tomohon empat.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, yang didampingi Wakil Menteri Dr. Aloe Dohong serta jajaran pejabat teras KLHK RI langsung merespon usulan Senator SBANL.
Menurut Siti Nurbaya Bakar yang pernah menjabat Sekjen DPD RI dan Sekjen Kemendagri RI, menyatakan dukungan dan langsung memerintahkan pejabat terkait untuk menindaklanjuti sesuai mekanisme dan aturan.
“Usulan lainnya melalui proposal dari sejumlah Pemda yang telah direkomendasi Senator sudah sementara berproses,” ucap Menteri Siti Nurbaya sembari meminta dukungan dan kerjasama politik dari DPD RI untuk DAK Lingkungan hidup, termasuk Pemda dan DPRD membuat Perda terkait.(andre)
